Bekasi, wberita.com ! Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian memastikan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinonaktifkan tidak perlu panik.
Pemerintah membuka peluang reaktivasi kepesertaan bagi warga miskin dan rentan miskin yang masih memenuhi syarat, khususnya bagi mereka yang sedang membutuhkan layanan kesehatan.
Masyarakat Bekasi tidak usah panik, intinya pemerintah tetap hadir. Kebijakan (penonaktifan PBI) ini, sebenarnya untuk mengcover lebih banyak masyarakat tidak mampu, Yang mampu bergeser ke mandiri” terang, Robert usai menghadiri apel pagi di Balai Patriot, Senin (9/2/2026).
Robert kembali menekankan bahwa kebijakan penonaktifan PBI justru bertujuan memprioritaskan masyarakat miskin dan rentan miskin agar bantuan lebih tepat sasaran.
“Jadi yang Dinonaktifkan BPI-nya itu desil 6 sampai 10. Diharapkan menjadi BPJS Mandiri,” kata dia.
Meski demikian, apabila terdapat warga miskin atau rentan miskin yang BPInya dinonaktifkan sementara mereka sedang sakit dan membutuhkan perawatan intensif, Robert menyarankan agar segera melapor ke Dinas Sosial Kota Bekasi.
“Datang ke Dinas Sosial, nanti kita reaktivasi namanya,” tutupnya.
Sebagai informasi, Kementerian Sosial menonaktifkan sekitar 7,3 juta peserta PBI JKN. Namun, Kemensos tetap membuka peluang pengajuan ulang bagi peserta yang sebenarnya memenuhi syarat, tetapi terdata sebagai tidak layak.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, turut merespons penonaktifan 7,3 juta peserta PBI JKN yang dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian data ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ghufron menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 80 Tahun 2025 serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.
