DENPASAR — Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali bukan lagi sekadar persoalan distribusi energi. Jika tidak segera ditangani secara serius, kondisi ini berpotensi melumpuhkan aktivitas transportasi, mengganggu operasional usaha pariwisata, membebani pekerja, hingga merusak kepercayaan wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi internasional.
Peringatan keras itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai, yang menyoroti dampak berantai kelangkaan BBM terhadap denyut perekonomian Pulau Dewata.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Bali memiliki karakteristik ekonomi yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Ketika pasokan BBM terganggu, dampaknya bukan hanya dirasakan pengendara yang harus mengantre berjam-jam, tetapi juga pelaku usaha, pekerja transportasi, pengelola hotel, hingga wisatawan yang sedang menikmati liburan.
Dewa Rai mengungkapkan, dampak krisis BBM mulai terasa pada aktivitas transportasi dan pelayanan terhadap wisatawan. Pengemudi ojek daring, misalnya, menghadapi kesulitan mendapatkan bensin untuk bekerja. Kondisi ini berpotensi menghambat mobilitas masyarakat sekaligus mengganggu layanan transportasi bagi wisatawan.
Di sektor perhotelan, persoalannya bahkan bisa lebih kompleks. Keterlambatan transportasi dapat mengganggu jadwal perjalanan tamu, termasuk keberangkatan menuju bandara.
Ketika wisatawan terlambat melakukan perjalanan akibat kemacetan dan antrean BBM, konsekuensinya bisa merembet pada biaya tambahan, perubahan jadwal penerbangan, hingga keluhan terhadap pelayanan selama berlibur di Bali.
Situasi tersebut menempatkan pelaku usaha pariwisata dalam posisi sulit. Mereka harus menghadapi keluhan tamu dan kemungkinan menanggung biaya tambahan, meskipun persoalan yang terjadi berada di luar kendali langsung mereka.
“Ini dunia, Bali bukan hanya regional, tetapi internasional,” Tegas Dewa Rai pada Kamis, 15 Oktober 2026
Baginya, pemerintah dan seluruh pihak terkait harus memahami bahwa gangguan yang berlangsung berhari-hari dapat menimbulkan dampak ekonomi yang jauh lebih besar daripada persoalan antrean di SPBU semata.
Belum selesai menghadapi persoalan BBM, Dewa Rai juga menyoroti keluhan mengenai sulitnya memperoleh air bersih di sejumlah kawasan pariwisata, terutama Bali bagian selatan dan beberapa wilayah Bali utara.
Kondisi ini semakin membebani pengelola akomodasi wisata yang harus memastikan kebutuhan dasar tamu tetap terpenuhi.
Ketika pasokan air tidak mencukupi, pelaku usaha terpaksa mencari alternatif, termasuk membeli air untuk memenuhi kebutuhan operasional. Pengeluaran tambahan tersebut menjadi beban tersendiri, terlebih ketika aktivitas transportasi juga terganggu akibat kelangkaan BBM.
Di tengah situasi tersebut, wisatawan tentu tetap mengharapkan pelayanan sesuai dengan biaya yang telah mereka keluarkan.
Jika kebutuhan dasar seperti air bersih dan transportasi tidak terpenuhi dengan baik, bukan tidak mungkin keluhan wisatawan semakin meningkat.
Dewa Rai mengingatkan, dampak krisis semacam ini dapat dirasakan oleh berbagai lini usaha pariwisata. Bukan hanya hotel besar, melainkan juga pengusaha akomodasi, penyedia transportasi, dan pekerja yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas wisata.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dewa Rai menekankan pentingnya strategi distribusi BBM yang lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Menurutnya, pengiriman BBM menuju SPBU perlu diatur sedemikian rupa agar tidak terhambat kemacetan yang juga dipicu antrean kendaraan. Koordinasi lintas instansi, termasuk dengan aparat kepolisian, dinilai penting untuk memperlancar pergerakan armada pengangkut BBM.
Pengawalan distribusi dapat dipertimbangkan pada jalur-jalur yang mengalami hambatan, sehingga armada pengangkut bisa mencapai SPBU lebih cepat dan pasokan segera tersedia bagi masyarakat.
Namun, langkah tersebut harus menjadi bagian dari strategi penanganan yang menyeluruh. Pemerintah bersama pihak terkait perlu memastikan ketersediaan stok, mempercepat distribusi, memetakan wilayah yang paling terdampak, serta menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat.
Sebab, selama masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM, aktivitas ekonomi akan terus terganggu.
Dewa Rai juga menyoroti janji pemulihan pasokan dalam waktu singkat yang belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat. Ketika antrean masih terjadi di berbagai wilayah, termasuk kawasan yang menjadi jalur utama aktivitas ekonomi dan pariwisata, evaluasi terhadap strategi penanganan dinilai mendesak.
Dampaknya Bisa Lebih Luas daripada Krisis Kesehatan
Dewa Rai turut membandingkan situasi ini dengan pengalaman Bali menghadapi pandemi COVID-19. Namun, menurutnya, karakter persoalan kali ini berbeda.
Dalam krisis kesehatan, aktivitas ekonomi mengalami tekanan karena pembatasan kegiatan dan penurunan mobilitas. Sementara dalam persoalan BBM, aktivitas pariwisata masih berjalan, tetapi mobilitas dan operasional usaha dapat terganggu akibat sulitnya memperoleh bahan bakar.
Hotel tetap harus melayani tamu. Kendaraan tetap dibutuhkan untuk mengantar wisatawan. Pekerja tetap harus berangkat mencari nafkah. Akan tetapi, ketika BBM sulit didapatkan, seluruh aktivitas tersebut menghadapi hambatan.
Beban operasional pun berpotensi meningkat, sementara pelaku usaha harus tetap menjaga kualitas pelayanan.
Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap persoalan ini sebagai gangguan sementara yang dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa langkah konkret.
Di tengah kritik terhadap penanganan krisis, Dewa Rai juga menyinggung pentingnya tanggung jawab dan evaluasi terhadap pihak yang dinilai gagal menjalankan tugasnya.
Ia menilai, apabila persoalan ini berkaitan dengan kesalahan personal atau kelemahan dalam pelaksanaan tanggung jawab, evaluasi harus dilakukan secara serius. Bahkan, ia menyinggung opsi pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban apabila pihak yang bersangkutan memang tidak mampu menjalankan tugasnya.
Menurutnya, kepentingan masyarakat dan nama baik Bali harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.
Namun, tuntutan pertanggungjawaban tersebut harus didasarkan pada fakta, kewenangan, dan hasil evaluasi yang objektif agar penyelesaian persoalan tidak berhenti pada saling menyalahkan.
Bagi Dewa Rai, krisis ini menjadi peringatan bahwa pengelolaan sektor strategis yang menopang perekonomian Bali membutuhkan perencanaan matang, respons cepat, dan kemampuan mengantisipasi risiko.
Jangan sampai kelemahan dalam penanganan persoalan energi berujung pada kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Krisis BBM di Bali kini menuntut lebih dari sekadar pernyataan bahwa pasokan akan kembali normal. Masyarakat membutuhkan kepastian kapan antrean berakhir, pelaku usaha memerlukan kelancaran operasional, dan wisatawan berhak mendapatkan pelayanan yang aman serta nyaman.
Pemerintah bersama Pertamina dan seluruh pihak terkait harus memastikan distribusi berjalan efektif, hambatan di lapangan segera diatasi, dan informasi mengenai ketersediaan BBM disampaikan secara transparan.
Di saat yang sama, persoalan air bersih di kawasan pariwisata juga perlu mendapat penanganan serius agar tidak menambah beban yang telah ditanggung pelaku usaha.
Bali tidak boleh dibiarkan menghadapi krisis berlapis tanpa penyelesaian yang jelas. Sebagai destinasi pariwisata internasional, kelancaran transportasi, ketersediaan energi, dan terpenuhinya kebutuhan dasar merupakan bagian penting dari kepercayaan wisatawan.
