JAKARTA, wberita.com ! Humas BKN, Kebijakan efisiensi anggaran tidak menghalangi Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk terus melakukan transformasi layanan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Sepanjang satu tahun terakhir, BKN berhasil melahirkan 14 kebijakan strategis yang memberikan kemudahan layanan, perlindungan hak, sekaligus memperkuat pengembangan karier ASN di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Selama satu tahun terakhir BKN telah menerbitkan 14 kebijakan yang melindungi dan memudahkan karier ASN,” ujar Prof. Zudan. Menurutnya, ke-14 kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi manajemen ASN yang berorientasi pada pelayanan yang semakin cepat, sederhana, digital, dan berbasis sistem merit.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah kemudahan pencantuman gelar akademik dan gelar profesi bagi ASN. BKN juga meningkatkan frekuensi pelaksanaan uji kompetensi jabatan dari empat kali menjadi 12 kali dalam setahun, sehingga kesempatan pengembangan karier ASN menjadi lebih terbuka.
Selain itu, BKN menyelesaikan persoalan kenaikan pangkat ASN yang selama ini terkendala karena pangkat pegawai telah melebihi atasan langsung. Melalui kebijakan baru, ASN yang memenuhi seluruh persyaratan tetap dapat memperoleh hak kenaikan pangkat sesuai ketentuan.
Transformasi layanan juga diwujudkan melalui standar pelayanan promosi, mutasi, dan demosi dengan target penyelesaian maksimal lima hari kerja. Apabila melebihi batas waktu tersebut, permohonan diproses melalui mekanisme persetujuan otomatis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Dalam memperkuat penerapan sistem merit, BKN juga tidak lagi menjadi anggota panitia seleksi jabatan guna menjaga independensi proses seleksi. Bersamaan dengan itu, implementasi manajemen talenta terus dipercepat agar pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis kompetensi.
BKN turut memperluas digitalisasi layanan melalui kebijakan kenaikan pangkat yang kini dapat diproses setiap bulan, digitalisasi layanan pensiun dan kenaikan pangkat melalui notifikasi otomatis, hingga pengembangan e-Kinerja Harian yang memungkinkan aktivitas dan capaian kerja ASN dipantau secara real time. Saat ini, lebih dari 100 instansi pemerintah telah mengimplementasikan sistem tersebut.
Inovasi lainnya adalah Lemari Digital ASN yang kini dapat dimanfaatkan sekitar 6,7 juta ASN di seluruh Indonesia. Seluruh dokumen kepegawaian yang diterbitkan BKN tersimpan secara otomatis dalam akun ASN masing-masing sehingga lebih aman, mudah diakses, dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik.
Selain mengintegrasikan regulasi dan layanan manajemen ASN dalam satu ekosistem digital, BKN juga menghadirkan mekanisme kenaikan pangkat luar biasa secara otomatis bagi ASN yang memenuhi syarat tanpa harus diusulkan instansi. Di bidang pengembangan kompetensi, BKN menyediakan layanan ASN Assessment secara gratis dengan target sekitar 600 ribu ASN mengikuti assessment sebagai bagian dari percepatan implementasi manajemen talenta nasional.
Prof. Zudan menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan kepastian layanan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN.
Menutup paparannya, ia menyampaikan bahwa realisasi anggaran BKN Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar 98 persen dengan hasil pengawasan yang menunjukkan temuan bersifat minor. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa transformasi birokrasi tetap dapat berjalan optimal melalui inovasi, digitalisasi, dan tata kelola yang akuntabel meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
