JEMBRANA, wberita.com ! Sejumlah pemuda yang pernah mengikuti pelatihan kerja LPK Patria Buana, sebuah lembaga pelatihan kerja ke luar negeri milik I Gede Winasa, mulai angkat bicara.
Mereka mengaku merasa dikibuli oleh LPK tersebut yang sebelumnya dijanjikan bekerja di Jepang, namun hingga kini janji tersebut tidak pernah ditepati. Padahal ada sekitar 100 orang peserta pelatihan telah menggelontorkan sejumlah uang.
Terkait janji palsu tersebut sejumlah mantan peserta pelatihan meminta pihak LPK untuk mengembalikan uang-uang yang sudah mereka setorkan di awal pelatihan.
“Diawal LPK Patria Buana menyebarkan prosur pelatihan untuk kerja ke Jepang. Dalam brosur itu disebutkan gratis. Biaya akan dipotong gaji setelah bekerja di Jepang,” ujar Kadek JP, asal Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Rabu (23/10/2024).
Karena disebutkan gratis dalam brosur LPK, Kadek JP tertarik dan mendaftar di LPK Patria Buana. Berharap dia bisa berangkat dan bekerja di Jepang.
“Tapi ternyata beda dengan di brosur. Kami daftar sudah langsung dipunggut biaya. Kami bayar empat juta rupiah per orang. Waktu itu peserta pelatihan sekitar seratus orang,” tuturnya.
Pembayaran Rp 4 juta tersebut dijelaskan oleh pihak LPK adalah untuk biaya pendaftaran, uang seragam dan pelatihan hingga diberangkatkan ke Jepang.
“Tapi pelatihannya baru sekitar tiga bulan, tiba-tiba LPK bubar. Awalnya satu persatu pihak LPK menghilang. Yang menghilang pertama bendaharanya, kemudian disusul yang lainnya,” imbuhnya.
Karena sudah tidak ada yang mengurus, akhirnya peserta pelatihan memutuskan untuk bubar atau tidak melanjutkan lagi pelatihan dan hingga saat ini tidak ada kejelasan apa-apa dari pihak LPK.
“Sebelum kami bubar, pihak LPK pernah menawari kami untuk berangkat pelatihan di Surabaya, tapi kami dimintai membayar lima juta rupiah per orang, kami sepakat tidak mau bayar,” papanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketut ED, asal Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Dia juga mengaku menjadi korban janji kosong pihak LPK Patria Buana, dijanjikan bekerja di Jepang, namun hingga kini tidak kunjung diberangkatkan.
“Saya juga membayar empat juta rupiah. Itu katanya uang pendaftaran dan untuk pelatihan. Tapi belum selesai pelatihan pihak LPK satu-satu menghilang hingga LPK bubar dan kami tidak ada yang ngurus, jadinya tidak berangkat. Kami hanya dapat seragam,” ungkapnya.
Sementara itu, I Gd AP, asal Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Jembrana melalui orang tuanya juga mengaku sempat mengikuti pelatihan di LPK Patria Buana dengan pembayaran diawal Rp 3 juta.
“Anak saya sudah sempat dapat Visa tapi anehnya diberikan visa holiday. Ya anak saya nolak takut beresiko di Jepang. Sekarang anak saya udah kerja di Bangli,” ujar MD BD, ibu kandung dari I GD AP ditemui di rumahnya.
Mereka juga mengungkapkan, awal masuk di LPK Patria Buana pada bulan April 2021. Saat itu I Gede Winasa masih berada di dalam penjara. Beberapa dari korban mengaku masih menyimpan bukti kwitansi pembayaran awal di LPK.
Untuk diketahui, LPK Patria Buana beroperasi saat itu diduga bodong atau tidak memiliki ijin. LPK tersebut informasihnya hanya memiliki NIB. Sementara perijinan yang lain tidak ada.
Bahkan, tempat kedudukan LPK tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam NIB. Untuk diketahui alamat LPK Patria Buana dalam NIB disebutkan di Jalan Udayana No 36 Kelurahan BB Agung, Kecamatan Negara, Jembrana.
Namun kenyataannya, LPK Patria Buana tersebut melakukan aktifitas di Jalan Ngurah Rai, tepatnya di tanah milik PHDI Jembrana, Kelurahan Dauhwaru, Jembrana.
Kadis Perijinan Pemkab Jembrana I Made Budiartha dikonfirmasi terkait perijinan LPK Paria Buana, diawal LPK tersebut telah memiliki ijin lengkap. Namun dalam ijin LPK tersebut berkedudukan di Jalan Udayana No. 36 Kelurahan BB Agung, Kecamatan Negara, Jembrana.
Namun kenyataannya LPK tersebut berpindah kedudukan ke Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Dauwaru, Jembrana. Perpindahan tersebut tidak dilaporkan kepada dinas terkait dan LPK tersebut telah dinyatakan tidak aktif.
“Secara aturan LPK itu sudah tidak aktif karena aturannya setiap enam bulan wajib melaporkan kegiatannya. Namun kenyataannya tidak pernah bertahun-tahun tidak pernah melaporkan kegiatannya. Dengan demikian LPK tersebut berstatus tidak aktif,” tegas Budiartha, Jumat (25/10/2024).
Dijelaskan pula LPK Patria Buana sempat bermasalah dengan hukum dan dalam penanganan pihak Polres Jembrana karena para peserta didik melaporkan dan meminta uang mereka dikembalikan.
Terkait hal tersebut, baik pihak LPK Patria Buana maupun I Gede Winasa tidak bisa dikonfirmasi. Dicoba menghubungi melalui telpon dalam keadaan tidak aktif.
