Seoul, wberita.com ! Kamis (19/11/2026) – Indonesia kembali menunjukkan kiprahnya dalam mendorong transformasi tata kelola aparatur sipil negara (ASN) di tingkat internasional. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., mewakili Pemerintah Indonesia dalam forum bergengsi Asia Public Service Network (APSN) di President Hotel, Seoul, Korea Selatan, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum yang diinisiasi Ministry of Personnel Management (MPM) Republik Korea bersama Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tersebut, Prof. Zudan memaparkan berbagai terobosan Indonesia dalam mentransformasi manajemen ASN menuju birokrasi yang profesional, modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Di hadapan delegasi negara-negara Asia, Prof. Zudan memperkenalkan tiga pilar utama transformasi manajemen ASN Indonesia, yaitu penguatan manajemen talenta berbasis sistem merit, digitalisasi layanan kepegawaian yang terintegrasi, serta kebijakan mendekatkan ASN dengan domisili dan keluarga.
Ketiga pilar tersebut mencerminkan arah pembangunan manajemen ASN Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas organisasi dan kemajuan teknologi, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan aparatur.
Salah satu gagasan yang mendapat perhatian dalam forum APSN adalah kebijakan mendekatkan ASN dengan domisili dan keluarga. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya membangun manajemen ASN yang lebih humanis dengan memperhatikan keseimbangan kehidupan pekerjaan dan keluarga (work-life balance).
Menurut Prof. Zudan, aparatur merupakan aset penting negara yang harus dikelola dengan pendekatan profesional sekaligus manusiawi. ASN tidak hanya dituntut memiliki kompetensi dan kinerja tinggi, tetapi juga membutuhkan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan psikologis dan sosial.
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala BKN RI sekaligus Ketua Umum KORPRI Nasional, Prof. Zudan menegaskan bahwa transformasi birokrasi harus menempatkan manusia sebagai salah satu pusat perhatian.
“Reformasi birokrasi tidak boleh hanya berbicara tentang sistem, regulasi, dan teknologi. Kita juga harus memperhatikan manusianya. ASN yang profesional perlu didukung oleh lingkungan kerja yang sehat, kesempatan pengembangan karier yang adil, serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Kita ingin membangun birokrasi yang modern sekaligus humanis, karena di balik kualitas pelayanan publik terdapat aparatur yang harus kita jaga dan tingkatkan kesejahteraannya,” tegas Prof. Zudan.
Ia menambahkan, kebijakan kepegawaian yang memperhatikan kedekatan ASN dengan keluarga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan organisasi dan kebutuhan aparatur, dengan tetap mempertimbangkan kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, serta kualitas pelayanan publik.
Selain memperkenalkan kebijakan manajemen ASN yang humanis, Kepala BKN juga memaparkan penguatan ekosistem digital kepegawaian Indonesia melalui berbagai inovasi, antara lain ASN Digital, e-Kinerja, digitalisasi dokumen kepegawaian, serta sistem Computer Assisted Test (CAT).
Pengembangan ekosistem tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan kepegawaian yang semakin cepat, terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, penguatan manajemen talenta berbasis sistem merit menjadi instrumen penting dalam memastikan pengembangan karier ASN dilakukan secara objektif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan kebutuhan organisasi.
Menurut Prof. Zudan, digitalisasi dan manajemen talenta harus berjalan beriringan untuk menciptakan birokrasi yang semakin profesional dan kompetitif.
Transformasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan ASN Indonesia agar mampu menjawab tantangan perubahan zaman, perkembangan teknologi, dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.
Forum APSN tahun ini mempertemukan para pemimpin dan pengelola kepegawaian dari negara-negara Asia, termasuk Indonesia, Korea Selatan selaku tuan rumah, Brunei Darussalam, Kamboja, Tiongkok, Jepang, Laos, Malaysia, Mongolia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Partisipasi Indonesia menjadi momentum strategis untuk berbagi pengalaman, memperkenalkan inovasi pengelolaan ASN nasional, serta mempelajari praktik terbaik (best practices) dari negara-negara lain.
Kehadiran Kepala BKN RI dalam forum tersebut sekaligus memperkuat diplomasi kelembagaan Indonesia di bidang manajemen sumber daya manusia aparatur dan membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan birokrasi masa depan.
Selain menghadiri forum APSN, rangkaian kunjungan kerja Kepala BKN RI di Korea Selatan juga diisi dengan agenda penguatan hubungan kelembagaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul, Selasa (17/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Prof. Zudan didampingi Kepala Kantor Regional VIII BKN, Bajoe Loegi Hargono, dan Pranata Komputer Ahli Muda BKN, Sose Raeinaldo Virnandes. Rombongan berdiskusi langsung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Cecep Herawan.
Pertemuan membahas dukungan tata kelola kepegawaian bagi perwakilan RI di luar negeri serta peluang kerja sama pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur antara Indonesia dan Korea Selatan.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat dalam pertukaran pengetahuan, peningkatan kompetensi, dan pengembangan tata kelola ASN yang adaptif terhadap dinamika global.
Sebagai Kepala BKN RI sekaligus Ketua Umum KORPRI Nasional, Prof. Zudan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan KORPRI dalam membangun aparatur yang profesional, berintegritas, sejahtera, serta memiliki daya saing global.
KORPRI memiliki peran strategis sebagai wadah pemersatu dan organisasi profesi ASN dalam mendukung peningkatan kompetensi, profesionalisme, perlindungan profesi, serta kesejahteraan anggota.
“Ke depan, kita membutuhkan ASN yang tidak hanya cakap secara teknis dan digital, tetapi juga memiliki integritas, loyalitas kepada bangsa dan negara, serta semangat melayani masyarakat. Pemerintah melalui BKN terus memperkuat sistem manajemen ASN, sementara KORPRI memiliki peran penting dalam membangun solidaritas, profesionalisme, dan kesejahteraan aparatur. Keduanya harus berjalan beriringan untuk mewujudkan ASN yang bangga melayani bangsa,” ungkap Prof. Zudan.
Partisipasi Indonesia dalam forum APSN di Seoul menjadi salah satu langkah memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan pengelolaan sumber daya manusia sektor publik di kawasan Asia.
Melalui transformasi manajemen ASN yang mengintegrasikan profesionalisme, digitalisasi, manajemen talenta, dan kesejahteraan aparatur, Indonesia terus membangun birokrasi yang tidak hanya berkelas dunia, tetapi juga humanis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.













