JEMBRANA, wberita.com ! Keputusan Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan usai dilantik untuk tidak mengikuti kegiatan Rertret di Magelang, Jawa Tengah bersama kepala daerah dari PDIP Lainnya, menuai cibiran beragam di media sosial.
Banyak pihak menyayangkan sikap kepala daerah dari PDIP tersebut dan disebut sebagai pembangkangan terhadap Presiden, dengan memilih tunduk kepada Ketua Umum Partainya.
Namun dibalik agenda pelantikan kepala daerah di Jakarta, 20 Februari 2025 lalu, ternyata perjalanan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dan Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), dibiayai oleh APBD Kabupaten Jembrana.
Sejumlah sumber menyebutkan, perjalan Bupati Jembrana ke Jakarta untuk agenda pelantikan dibiayai APBD, pembiayaan meliputi pembelian tiket pesawat Bandara Ngurah Rai, Denpasar menuju Jakarta dan tiket pesawat Jakarta – Yogya untuk mengikuti Rertret, berikut pembiayaan lainnya selama perjalanan.
Dari informasi yang diproleh awak media, kabarnya, Bupati Jembrana saat ini berada di Jawa Tengah. Dia berangkat ke Jawa Tengah menggunakan pesawat yang rencananya mengikuti kegiatan rertret. Namun akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti rertret karena adanya intruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Beberapa foto di medsos yang memperlihatkan Bupati Jembrana Kembang Hartawan bersama kepala daerah dari PDIP lainnya sedang berkumpul di salah satu kafe di Jawa Tengah. Mereka disebutkan sedang menggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Publik menyayangkan hal tersebut anggaran APBD digunakan untuk kepentingan partai.
Kabag Protokol dan Komonikasi Pimpinan I Wayan Putra Mahardika dikonfirmasi melalui telpon, Senin 24 Februari 2025, membenarkan bahwa biaya perjalanan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana menggunakan dana APBD.
“Untuk rinciannya ada dikantor. Silahkam nanti ke kantor, nanti kita tunjukan biar jelas,” ujarnya.
Sedangkan biaya untuk pelantikan dan pelaksanakan retret itu menggunakan anggaran APBN dari Kementerian Dalam Negeri, bukan menggunakan dana dari APBD Kabupaten. Sementara pihak kabupaten hanya memfasitasi biaya perjalanan saja.(dar)
