BANYUWANGI, wberita.com – Di mana-mana Dinas Dukcapil daerah kian bersemangat menggenjot kinerja pemanfaatan data kependudukan. Salah satunya Dinas Dukcapil Kabupaten Banyuwangi dengan menyelenggarakan “Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan”, di Banyuwangi Kota, Rabu (29/5/2024) lalu.
Menurut Asisten Administrasi Umum Choiril Ustadi Yudawanto, acara ini bertujuan agar semua perangkat daerah di Kabupaten Banyuwangi semangat untuk melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan.
“Sebagai salah satu role model inovasi pelayanan publik, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital yang dikembangkan Kementerian PAN-RB itu berawal dari Banyuwangi, dan hingga saat ini sudah diterapkan di banyak kabupaten/kota di Indonesia,” kata Choiril saat membuka acara.
Baca Juga: Pj Gubernur Sumsel Launching Kantor Penerbitan Dokumen Elektronik, Lengkapi Gerakan Serentak Se Sumsel https://www.wberita.com/pj-gubernur-sumsel-launching-kantor-penerbitan-dokumen-elektronik-lengkapi-gerakan-serentak-se-sumsel/
Choiril menambahkan, untuk mempermudah pelayanan publik pihaknya menilai begitu pentingnya akses pemanfaatan data nomor induk kependudukan (NIK) serta elemen data kependudukan lainnya bagi perangkat daerah di Kabupaten Banyuwangi.
Wakil Ketua Tim 2 Direktorat Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) Muhammad Muliyadi yang diminta menjadi narasumber menyatakan hal senada. Kerja sama hak akses data kependudukan sudah saatnya dipacu di Kabupaten Banyuwangi agar pelayanan publik menjadi semakin mudah, cepat dan akurat.
“Pemanfaatan kependudukan dapat memudahkan pelayanan publik, dasar perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal. Jangan lupa, menjaga integritas dan kerahasiaan data menjadi hal yang sangat vital,” jelas Muliyadi.
Baca Juga: Pj Gubernur Agus Fatoni Beberkan Strategi Sumsel dalam Menggenjot Pendapatan Asli Daerah https://www.wberita.com/pj-gubernur-agus-fatoni-beberkan-strategi-sumsel-dalam-menggenjot-pendapatan-asli-daerah/
Lebih jauh Muliyadi memaparkan, untuk melindungi aset informasi dan menjaga keutuhan sistem administrasi kependudukan dari potensi ancaman keamanan siber, diperlukan pula sistem manajemen keamanan informasi yang kuat.
“Dalam era digital yang terus berkembang, langkah-langkah ini menjadi semakin relevan untuk memastikan data-data tersebut tidak disalahgunakan dan tetap aman,” kata Muliyadi menekankan.
Sosialisasi pemanfaatan data yang dihadiri berbagai jajaran perangkat daerah di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan komitmen serta minat yang tinggi untuk menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan.
