JAKARTA, wberita.com ! Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dipimpin langsung oleh Dirjen Teguh Setyabudi didampingi Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar dan Direktur IDKN Handayani Ningrum, menghadiri Rapat Tingkat Menteri terkait Perluasan Cakupan Digitalisasi Bantuan Sosial di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1–4, Gedung Saleh Afiff, Kementerian PPN/Bappenas, Senin (11/5/2026). Dirjen Dukcapil hadir mewakili Wakil Menteri Dalam Negeri yang berhalangan hadir.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, menyatakan, skala persoalan bansos nasional tidak bisa lagi diabaikan. Lebih dari Rp1.000 triliun dialokasikan setiap tahun untuk bantuan sosial dan program pemberdayaan, namun masih banyak yang belum tepat sasaran. “Exclusion error menyebabkan jutaan masyarakat desil 1 tidak terjangkau, sementara inclusion error membuat jutaan peserta yang tidak layak masih menerima bantuan,” kata Luhut.
Menurut Luhut, akar persoalan utama terletak pada data yang belum terintegrasi antar lembaga. Karena itu, transformasi digital melalui interoperabilitas data lintas instansi menjadi langkah penting untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan real-time. “Melalui adopsi Digital Public Infrastructure (DPI), pemerintah mendorong hadirnya sistem yang mampu memverifikasi data secara akurat, mempercepat layanan, sekaligus mengurangi kebocoran fiskal,” tegasnya.
Peran Dukcapil dalam Digitalisasi Bansos
Dalam rapat tersebut, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi memaparkan sejumlah langkah strategis dan kesiapan Dukcapil mendukung perluasan cakupan digitalisasi bansos.
Dirjen Teguh Setyabudi menjelaskan, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi pintu masuk utama bagi masyarakat calon penerima bantuan. “Kami membantu percepatan aktivasi IKD, terutama bagi penduduk yang sudah memiliki telepon pintar, sehingga mereka bisa mendaftarkan diri secara mandiri. Dengan cara ini, proses menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat,” ujar Teguh.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integrasi sistem. Portal Perlindungan Sosial kini telah dihubungkan dengan mekanisme Single Sign-On (SSO) IKD dan teknologi Face Recognition milik Dukcapil. “Dengan verifikasi wajah secara real-time, kita memastikan bahwa identitas penerima benar-benar sesuai dengan data kependudukan. Tidak ada lagi ruang bagi manipulasi,” jelasnya.
Teguh juga memaparkan dukungan Dukcapil terhadap Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Menurutnya, Dukcapil telah menyiapkan API (Application Programming Interface) integrasi data kependudukan yang aman melalui jaringan VPN IPSec. “Dengan mekanisme ini, data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat tervalidasi secara real-time, sehingga penyaluran bantuan lebih tepat sasaran,” katanya.
Dari sisi infrastruktur, Dukcapil terus melakukan penguatan kapasitas. Teguh menyebut sistem Face Recognition mampu menangani hingga 3,6 juta permintaan per hari, sementara IKD dapat menanggung hingga 90 juta hits per hari. “Artinya, sistem kita bukan hanya siap untuk 42 kabupaten/kota, tetapi bahkan bisa meng-cover hingga 100 titik sekaligus,” tegasnya.
Tak hanya itu, Dukcapil juga menjalin kerja sama internasional dengan Bank Dunia melalui proyek ID for Inclusive Delivery and Digital Transformation in Indonesia. Salah satu fokusnya adalah pengadaan teknologi Liveness Detection untuk mencegah penyalahgunaan identitas digital. “Dengan teknologi ini, masyarakat bisa melakukan aktivasi IKD secara mandiri dengan aman, tanpa risiko pemalsuan wajah atau deep fake,” ungkap Teguh.
Implementasi di Daerah
Dukcapil juga melaporkan progres sosialisasi dan audiensi di berbagai daerah. Pada 2026, program digitalisasi bansos diperluas ke 42 kabupaten/kota. Dukcapil bertindak sebagai koordinator di wilayah 1 dan 3, dengan kegiatan sosialisasi di Tapanuli Utara, Kota Metro, Padang, Tegal, Banyumas, dan Sleman. Dukcapil menyiapkan tim teknis aktivasi IKD, memastikan kelancaran akses sistem, serta menyediakan narahubung khusus di setiap wilayah untuk mempercepat koordinasi.
Dengan cakupan KTP-el yang telah mencapai 97,47 persen dan sistem verifikasi digital yang aman, Dukcapil menegaskan diri sebagai pusat data nasional yang menjadi fondasi utama kebijakan berbasis Satu Data. Integrasi lintas sektor dengan Bappenas, Kemensos, BPS, dan kementerian terkait semakin memperkuat posisi Dukcapil sebagai penjaga akurasi, keamanan, dan keberlanjutan program bansos.
