JAKARTA, wberita.com – Hubungan Kerja Sama Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan antara Ditjen Dukcapil dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah terjalin sejak tahun 2017. Di tahun 2024 ini, BKN melakukan Addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan menambahkan beberapa metode akses, salah satunya adalah metode akses Face Recognition.
Hal tersebut ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi implementasi PKS antara Ditjen Dukcapil dengan BKN di Gedung 2 Kantor BKN Pusat, Jakarta, Jumat (2/8/2024).
Rapat yang dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Seleksi BKN, Yani Rosyani, dan dihadiri Ketua Tim Layanan Admisitrasi Data Kependudukan Direktorat IDKN Ditjen Dukcapil, Ni Luh Mertasih dan Ketua Tim Layanan Teknis Deddy Rizal beserta staf.
Baca Juga: Perkuat Keamanan Data Kependudukan, 8 Dinas Dukcapil Wilayah Jawa Siap Terapkan ISO 27001 https://www.wberita.com/perkuat-keamanan-data-kependudukan-8-dinas-dukcapil-wilayah-jawa-siap-terapkan-iso-27001/
Dengan demikian, dalam PKS ini BKN menggunakan semua metode akses yaitu: Card Reader, Web Service, Web Portal, Face Recognition (FR), dan Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). “BKN akan segera mengimplementasikan akses teknologi FR untuk keperluan verifikasi wajah peserta seleksi CPNS Tahun 2024. Rencananya seleksi dibuka pada 19 Agustus 2024 mendatang. Dengan FR diharapkan dapat meminimalkan terjadinya tindak kecurangan peserta seleksi yang menggunakan sistem joki untuk membantu meloloskan peserta pada Tes CAT BKN,” papar Yani Rosyani.
Yani menambahkan, BKN juga tertarik dengan pemanfaatan IKD untuk mempercepat proses verifikasi data peserta seleksi CPNS pada sistem SSCASN. Klausul Pemanfaatan IKD pun telah tertuang dalam naskah PKS terbaru antara Ditjen Dukcapil dengan BKN.
Baca Juga: Lembaga Pertama Akses Data Dukcapil, BPJS Ketenagakerjaan Kini Pakai IKD dan Face Recognition https://www.wberita.com/lembaga-pertama-akses-data-dukcapil-bpjs-ketenagakerjaan-kini-pakai-ikd-dan-face-recognition/
“Namun demikian, dalam waktu dekat BKN belum akan memanfaatkan IKD. Sebab perlu kami diskusikan dengan internal terlebih dahulu terkait kesiapan infrastruktur untuk mendukung upaya implementasi pemanfaatan IKD tersebut. Kami juga perlu menyesuaikan kembali pada proses bisnis seleksi CAT BKN yang sebelumnya tidak diperbolehkan membawa alat telekomunikasi ke lokasi tes atau Ruang Ujian,” demikian Yani menjelaskan.
Ketua Tim Layanan Administrasi Data Kependudukan Ni Luh Mertasih menyampaikan bahwa akses FR baru dapat diimplementasikan, apabila PKS yang sudah ditandatangani segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Dokumen Petunjuk Teknis (Juknis). Setelah itu baru dilanjutkan dengan Proof of Concept (POC).
Niluh juga menambahkan, penyusunan Juknis rencananya akan dilaksanakan pekan depan. “Kita menyesuaikan kesediaan waktu Tim Teknis Dukcapil dan Tim BKN,” pungkasnya.
