JAKARTA, wberita.com – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2024. Acara ini diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu (7/8/2024).
Rilis DKB dihadiri oleh pejabat dari berbagai kementerian/lembaga pemerintah, termasuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta perwakilan dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Juga hadir para kepala dinas Dukcapil provinsi seluruh Indonesia, media, dan stakeholder lainnya.
Data kependudukan yang dirilis setiap semester merupakan amanat Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Data ini memainkan peran strategis sebagai pondasi penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Data ini digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan alokasi anggaran.
Baca Juga: Berapa Jumlah Penduduk Indonesia 2024? Ini Hasil Rilis Data Kependudukan Dukcapil Kemendagri https://www.wberita.com/berapa-jumlah-penduduk-indonesia-2024-ini-hasil-rilis-data-kependudukan-dukcapil-kemendagri/
Selain itu, data ini mendukung pembangunan demokrasi dengan menyediakan basis data pemilih yang akurat dan up-to-date, serta berkontribusi pada penegakan hukum dan pencegahan kriminal melalui pemantauan dan analisis kependudukan yang cermat. Dengan data yang akurat dan mutakhir, berbagai kebijakan dan program dapat dirancang dan diimplementasikan dengan lebih efektif, mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Selain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023, ada sejumlah regulasi yang menekankan peran penting penggunaan data kependudukan. Misalnya, penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Terkait pemanfaatan data kependudukan untuk kebijakan sektoral berbasis NIK, sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan penggunaan data penduduk sebagai dasar penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Desa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pada Semester I Tahun 2024, data kependudukan Indonesia mencatat jumlah total penduduk sebesar 282.477.584 jiwa. Dari jumlah tersebut, 142.569.663 jiwa adalah laki-laki, sementara 139.907.921 jiwa adalah perempuan. Distribusi penduduk berdasarkan pulau menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki proporsi terbesar dengan 55,93% dari total penduduk, atau sekitar 157.393.610 jiwa.
Baca Juga: Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 https://www.wberita.com/ditjen-dukcapil-kemendagri-ri-rilis-data-kependudukan-semester-i-tahun-2024/
Pulau Sumatera mengikuti dengan 21,81%, yang setara dengan 61.583.691 jiwa. Pulau Sulawesi menyumbang 7,36% dari total penduduk, yaitu 20.783.350 jiwa. Pulau Kalimantan mencatat 6,18%, dengan jumlah penduduk sebanyak 17.454.078 jiwa. Bali dan Nusa Tenggara mengumpulkan 5,56% dari total penduduk, atau 15.711.214 jiwa. Sementara itu, Pulau Papua memiliki 2,00% dari total penduduk, yakni 5.649.552 jiwa, dan Pulau Maluku mencatat 1,17% dengan 3.084.148 jiwa.
Analisis demografi terbaru menunjukkan variasi signifikan dalam jumlah penduduk di berbagai daerah di Indonesia. Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah penduduk tertinggi dengan total 50.489.208 jiwa, diikuti oleh Jawa Timur yang memiliki 41.714.928 jiwa dan Jawa Tengah dengan 38.280.887 jiwa. Sebaliknya, provinsi dengan jumlah penduduk terkecil adalah Papua Selatan, yang memiliki 545.861 jiwa, diikuti oleh Papua Barat dengan 569.910 jiwa dan Papua Barat Daya dengan 616.132 jiwa.
Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bogor menempati urutan teratas dengan jumlah penduduk sebanyak 5.664.537 jiwa, disusul oleh Kabupaten Bandung dengan 3.773.104 jiwa dan Kabupaten Tangerang yang memiliki 3.373.149 jiwa. Di sisi lain, kabupaten dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Supiori dengan 27.159 jiwa, Kabupaten Tana Tidung yang memiliki 29.291 jiwa, dan Kabupaten Kepulauan Seribu dengan 30.414 jiwa.
Baca Juga: Mau Lancar Urusan Pemanfaatan Data Kependudukan? Pemda Perlu Komunikasi Aktif dengan Ditjen Dukcapil https://www.wberita.com/mau-lancar-urusan-pemanfaatan-data-kependudukan-pemda-perlu-komunikasi-aktif-dengan-ditjen-dukcapil/
Jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan secara signifikan dari semester ke semester. Pada Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 1,6 juta jiwa dibandingkan dengan Semester I Tahun 2023, dan peningkatan mencapai 1,7 juta jiwa dibandingkan dengan Semester II Tahun 2023.
Peningkatan jumlah penduduk ini menggambarkan dinamika demografi yang terus berkembang dan menunjukkan perlunya strategi perencanaan pembangunan yang adaptif.
Perekaman KTP elektronik (KTP-el) menunjukkan capaian yang signifikan. Dari total wajib KTP sebesar 207.889.876 jiwa, sebanyak 202.054.251 jiwa telah melakukan perekaman, atau sekitar 97,19%. Pencapaian ini mencerminkan peningkatan kualitas data kependudukan yang sangat baik, yang menjadi modal penting dalam perencanaan pembangunan nasional serta dalam penyediaan layanan publik yang lebih efisien dan akurat.
Dalam hal keragaman agama di Indonesia, mayoritas penduduk beragama Islam, dengan persentase mencapai 87,08% dari total populasi. Kristen mengikuti dengan jumlah 7,4%, sementara Katolik mencakup 3,07% dari penduduk. Agama Hindu diikuti oleh 1,68% dari populasi, dan Buddha mencakup 0,71%. Kelompok minoritas lainnya termasuk penganut Kepercayaan dan Khonghucu, masing-masing dengan persentase 0,03%.
Baca Juga: Jadi Govtech Indonesia, Peruri Pakai Data Dukcapil Terus Perkuat Keamanan https://www.wberita.com/jadi-govtech-indonesia-peruri-pakai-data-dukcapil-terus-perkuat-keamanan/
Berdasarkan status perkawinan, terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendominasi kategori status belum kawin, menunjukkan bahwa lebih banyak pria yang belum menikah dibandingkan dengan wanita. Sebaliknya, perempuan lebih banyak berada dalam status kawin dibandingkan dengan laki-laki.
Data kependudukan menunjukkan bahwa terdapat sekitar 32,5 juta jiwa penduduk Indonesia yang berada dalam rentang usia 17 hingga 60 tahun dan telah mengisi informasi mengenai berbagai jenis data kependudukan.
Data kependudukan di Indonesia telah dimanfaatkan secara luas untuk verifikasi dan validasi data oleh 6.535 lembaga pusat dan daerah yang bekerja sama dengan Kemendagri. Pemanfaatan data ini mencakup berbagai sektor, termasuk pelayanan publik, administrasi pemerintah, dan program-program sosial.
Ditjen Dukcapil berharap rilis data kependudukan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta menunjukkan bahwa Indonesia memiliki database kependudukan yang memberikan kontribusi besar dalam pembangunan nasional. Dengan data kependudukan yang akurat dan mutakhir, Indonesia mampu menyusun kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran.
