BOGOR, wberita.com – Ditjen Dukcapil terus mendorong upaya penguatan sistem identitas digital nasional melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta peluncuran INA Digital oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, IKD diperkuat menjadi INA-Pass yang menjadi bagian dari INA Digital itu sendiri.
Bersama Word Bank, Ditjen Dukcapil memperkuat kolaborasi melalu kegiatan “ID for Inclusive Delivery and Digital Transformation in Indonesia Project”, di Bogor, Senin (10/6/24).
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi yang dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia memperkuat sistem identitas digital yang inklusif dan mendukung transformasi digital di seluruh negeri.
Baca Juga: Talkshow 1 Jam di Sumsel Teacher Fest Tahun 2024, Gubernur Fatoni Ingatkan Guru Untuk Tingkatkan Kapasitas https://www.wberita.com/talkshow-1-jam-di-sumsel-teacher-fest-tahun-2024-gubernur-fatoni-ingatkan-guru-untuk-tingkatkan-kapasitas/
“Dengan adanya identitas digital yang terintegrasi, kita dapat memastikan bahwa setiap warga negara di Indonesia mendapatkan akses yang adil terhadap layanan publik,” ujarnya.
Teguh menekankan pentingnya identitas digital, khususnya IKD sebagai platform yang mengintegrasikan data kependudukan dengan pelayanan publik khususnya dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.
Berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2023, setidaknya ada 9 aplikasi SPBE Prioritas yang bakal terintegrasi pada tahap awal. Mulai dari layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan bantuan sosial, layanan administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, serta layanan kepolisian terintegrasi.
Baca Juga: Kemendagri Bersinergi Dengan OJK dan TPKAD Percepat Akses Keuangan di Daerah https://www.wberita.com/kemendagri-bersinergi-dengan-ojk-dan-tpkad-percepat-akses-keuangan-di-daerah/
“Proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam peningkatan, tidak hanya layanan kedukcapilan tetapi juga layanan publik yang terintegrasi sebagai single sign on (SSO) nasional,” kata Dirjen Teguh.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta yang terdiri dari perwakilan berbagai instansi pemerintah, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan lainnya, berdiskusi mengenai berbagai aspek teknis dan operasional terkait implementasi identitas digital.
Topik yang dibahas mencakup teknologi terkini dalam manajemen data kependudukan, keamanan siber, dan strategi inklusivitas untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
