DENPASAR, wberita.com – Nasib jalan Tol Gilimanuk-Mengwi kini semakin tidak jelas. Pasalnya, PT Bangun Sarana Agung sebagai pemenang lelang ternyata tak lolos pemeriksaan dokumen prakualifikasi perusahan/konsorsiu.
Namun demikian Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) masih membuka sanggahan kepada PT Bangun Sarana Agung apabila keberatan terhadap hasil keputusan tersebut.
Sesuai dengan ketentuan dalam dokumen prakualifikasi (pasal ll.Q.1), peserta prakualifikasi yang keberatan atas penetapan hasil prakualifikasi dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman prakualifikasi.
Hal tersebut disampaikan oleh pihak BPJT Unsur Pemangku Kepentingan BPJT yang juga Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi Sony Sulaksono Wibowo dalam pernyataannya 22 Mei 2024 lalu.
Dengan demikian, proyek jalan Tol Gilimanuk-Mengwi masih belum ada kejelasan kapan dimulainya dan dipastikan tidak bisa dikerjakan pada tahun ini.
Diketahui? proyek pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali sempat mangkrak sejak tahun 2022 setelah badan usaha jalan tol (BUJT) yakni PT Jagat Kerti Bali mundur dengan alasan tidak bisa melakukan pemenuhan untuk pembiayaan atau financial close.
Baca Juga: Meskipun Dipenjara, Ternyata Winasa Masih Bisa Pegang HP dan Bermanuver https://www.wberita.com/meskipun-dipenjara-ternyata-winasa-masih-bisa-pegang-hp-dan-bermanuver/
Dalam proses pembangunan, PT Jagat Kerti Bali juga sudah membebaskan lahan 44,64 hektare senilai Rp 112,37 miliar.
Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Proses Transaksi dari proyek ini dimulai sejak Pengumuman Prakualifikasi proyek ini pada tanggal 25 Februari 2021.
Pada tanggal 23 Februari 2022 diumumkan penetapan hasil negosiasi pelelangan pengusahaan Tol Gilimanuk-Mengwi dan menyatakan bahwa Konsorsium PT Sumber Rhodium Perkasa (80%), PT Cipta Sejahtera Nusantara (15%) dan PT Sentosa Dwi Agung (5%) sebagai pemenang lelang atas proyek ini.
Konsorsium ini membentuk Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang selanjutnya dikenal sebagai PT Tol Jagat Kerthi Bali.
Tol Gilimanuk – Mengwi terbagi menjadi 3 Seksi yakni Seksi 1 Gilimanuk – Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan – Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka – Mengwi sepanjang 18,9 km.
Proyek tol sepanjang 96,84 km yang membutuhkan investasi sebesar Rp 24,98 triliun ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan kemacetan di jalan nasional (Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk).
Selain itu, dengan dibangunnya jalan tol ini diharapkan dapat meratakan ekonomi di Bali yang saat ini masih belum seimbang dan hanya berpusat pada 9% wilayah Bali, serta akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi distribusi transportasi. Uniknya, Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi akan dibangun jalur khusus roda dua untuk sepeda dan sepeda motor.
PT Tol Jagat Kerthi Bali selaku badan usaha pelaksana akan melaksanakan konsesi atas jalan tol ini selama 50 tahun. Direncanakan proses konstruksi proyek ini akan dimulai pada bulan Juni 2022 dan ditargetkan proses konstruksi selesai serta dapat mulai beroperasi pada bulan November 2024.
Setelah peletakan batu pertama di September 2022, sempat ada pengerjaan proyek di wilayah Pekutatan. Namun setelah itu tidak ada kelanjutan pembangunan baik di titik Mengwi, Badung dan juga Gilimanuk, Jembrana.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akhirnya menjelaskan proyek tol ini berstatus unsolicited atau dibangun oleh BUP PT Jagat Kerti Bali. Namun dalam proses pembangunan, PT Jagat Kerti Bali sudah membebaskan lahan 44,64 hektare senilai Rp 112,37 miliar. Hanya tidak bisa melakukan pemenuhan untuk pembiayaan atau financial close.
Baca Juga: Araaah Kadeee…! Viral di Tiktok Video Dugaan Pungli Petugas Jembatan Timbang Cekik https://www.wberita.com/araaah-kadeee-viral-di-tiktok-video-dugaan-pungli-petugas-jembatan-timbang-cekik/
Dengan ini, Kementerian PUPR memutuskan untuk melakukan feasibility study atau studi kelayakan kembali supaya bisa diambil alih oleh pemerintah. Kemudian diubah menjadi solicited.
Tentang perubahan proyek dari unsolicited menjadi solicited, Kementerian Keuangan menyarankan ada 3 hal, yakni mesti ada legal opinion dari Jaksa Agung perihal perubahan proyek unsolicited menjadi solicited.
Kemudian BPKP juga harus audit proyek dan selanjutnya adanya dukungan pembebasan lahan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang sudah disetujui senilai Rp 3,9 triliun dan disiapkan karena memang proyek menjadi solicited atau pemrakarsa pemerintah. (dar)
