DENPASAR, – Kesabaran masyarakat Bali menghadapi krisis dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mendapat apresiasi dari anggota DPRD Bali, I Wayan Bawa, SH.
Namun, di balik apresiasi tersebut, Wayan Bawa melontarkan peringatan keras kepada Pertamina. Ia menegaskan, kelangkaan BBM tidak boleh kembali terulang di Pulau Dewata. Bahkan, apabila persoalan serupa terjadi lagi, dirinya meminta Direktur Utama (Dirut) Pertamina dievaluasi hingga diganti.
Menurut Wayan Bawa, masyarakat Bali telah menunjukkan kedewasaan luar biasa dalam menghadapi situasi sulit. Meski harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, masyarakat tetap mampu menjaga ketertiban dan kondusivitas daerah.
Baginya, sikap tersebut patut diapresiasi mengingat Bali merupakan daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Stabilitas sosial, keamanan, dan kenyamanan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi internasional.
“Masyarakat kita di Bali terkenal penyabar dan tetap menjaga daerahnya agar tetap kondusif. Sektor pariwisata itu sangat penting sekali dengan isu sosial dan isu keamanan. Saya sangat mengapresiasi masyarakat kita yang begitu sabar, walaupun mengantre berjam-jam, bahkan ada yang beradu-adu. Itu yang saya salut,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Wayan Bawa saat diwawancarai awak media seusai mengikuti sidang paripurna DPRD Bali, Jumat (30/10/2026).
Tidak hanya kepada masyarakat, apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali beserta seluruh jajaran yang telah melakukan koordinasi dalam menangani persoalan kelangkaan BBM.
Wayan Bawa menilai, langkah penanganan yang dilakukan pemerintah daerah bersama pihak terkait relatif cepat sehingga situasi tidak berlarut-larut sebagaimana kekhawatiran masyarakat sebelumnya.
Ia berharap, koordinasi yang telah terbangun antara pemerintah daerah dan Pertamina dapat terus dipertahankan, terutama dalam memastikan ketersediaan stok serta kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah Bali.
“Kedua, saya sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali bersama jajaran, sehingga kelangkaan BBM yang terjadi di Bali tidak terlalu lama. Penanganannya lebih cepat daripada perkiraan kita. Tidak sampai satu sampai dua minggu sesuai perkiraan,” ungkapnya.
Meski kondisi berangsur membaik, Wayan Bawa mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan krisis kali ini tidak boleh membuat seluruh pihak terlena.
Menurutnya, pengalaman kelangkaan BBM harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Pertamina, khususnya dalam memperkuat sistem distribusi, memastikan kesiapan pasokan, serta menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi gangguan rantai pasok energi.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antara Gubernur Bali dengan jajaran pimpinan Pertamina, termasuk Direktur Utama, agar persoalan serupa tidak kembali membebani masyarakat.
Bahkan, Wayan Bawa secara terbuka melontarkan pernyataan keras terkait konsekuensi kepemimpinan apabila kelangkaan BBM kembali terjadi.
“Kalau terjadi lagi, kita evaluasi saja. Terakhir, pecat saja Dirut, ganti saja. Ngapain juga kita negara yang begitu kaya ini dengan gaji yang begitu besar dikirim orang yang tidak jelas,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa persoalan distribusi BBM tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Ada tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh pihak pengelola energi nasional dalam memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Sebab, kelancaran pasokan BBM di Bali memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan. Tidak hanya menyangkut mobilitas masyarakat, tetapi juga aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transportasi, perhotelan, restoran, hingga keberlangsungan industri pariwisata.
Apabila distribusi energi kembali terganggu, dampaknya berpotensi merembet terhadap aktivitas ekonomi dan citra pariwisata Bali di mata wisatawan domestik maupun mancanegara.
Karena itu, Wayan Bawa berharap pengalaman krisis BBM kali ini menjadi peringatan sekaligus momentum pembenahan tata kelola distribusi energi nasional.
Masyarakat Bali, menurutnya, sudah menunjukkan kesabaran dalam menghadapi situasi sulit. Kini, tanggung jawab berada di tangan pemerintah dan Pertamina untuk memastikan krisis serupa tidak kembali terulang.
