LOMBOK TIMUR – Berkurangnya BBM bukan sekadar persoalan pasokan, tetapi ancaman bagi kehidupan masyarakat pesisir. Kalimat itu terasa menggambarkan denyut kegelisahan masyarakat pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur yang turun ke jalan demi memperjuangkan hak mereka karena semakin menipisnya bahan bakar minyak subsidi.
Bagi nelayan tradisional, solar bukan sekadar energi penggerak mesin kapal, tetapi penopang kehidupan ribuan keluarga yang menggantungkan harapan pada laut.
Di bawah panas matahari yang menyelimuti kawasan pesisir, ratusan nelayan dari Desa Tanjung Luar, Ketapang Raya, hingga Pulau Maringkik, Kecamatan Keruak, memadati halaman Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Luar pada Selasa, (19/5/2026).
Massa aksi yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Selatan (SMS) datang membawa satu kegelisahan yang sama, yakni semakin sulitnya memperoleh BBM subsidi untuk kebutuhan melaut.
Deretan jerigen kosong dan kapal yang bersandar di tepian pantai menjadi pemandangan yang tidak lagi asing bagi masyarakat pesisir. Berkurangnya kuota BBM subsidi dinilai telah mempersempit ruang hidup nelayan tradisional.
Kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga mengancam kestabilan ekonomi keluarga nelayan di wilayah selatan Lombok Timur.
Ketua Serikat Masyarakat Selatan (SMS) Sayadi,SH., menegaskan bahwa masyarakat nelayan meminta pemerintah segera menambah kuota BBM subsidi yang disalurkan ke SPBN Tanjung Luar. Menurutnya, pasokan solar yang semakin terbatas membuat nelayan kerap pulang tanpa memperoleh bahan bakar untuk melaut. Situasi itu bahkan memicu ketegangan antara warga dan petugas SPBN ketika jatah yang diharapkan tidak tersedia.
Ia juga menyoroti dugaan distribusi BBM subsidi yang dinilai belum berjalan secara terbuka. Kecurigaan tersebut muncul karena nelayan merasa pasokan yang diterima tidak sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan. Padahal, data administrasi nelayan, jumlah kapal, hingga kapasitas mesin disebut telah tercatat secara lengkap.
“Kami meminta pemerintah daerah, Pertamina, dan PT Energi Selaparang memberikan penjelasan secara terbuka terkait pengurangan kuota BBM subsidi. Hak masyarakat nelayan tidak boleh diabaikan,” ujar Sayadi di hadapan massa aksi.
Dalam aksi damai tersebut, masyarakat nelayan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait. Mereka meminta penambahan kuota BBM subsidi sesuai kebutuhan musim tangkap ikan, transparansi distribusi bahan bakar, hingga evaluasi terhadap pengelolaan distribusi BBM di wilayah NTB. Selain itu, massa aksi mendesak aparat berwenang menindak dugaan praktik mafia BBM yang dinilai merugikan masyarakat pesisir.
Ancaman aksi lanjutan pun disampaikan apabila tuntutan nelayan tidak segera mendapat respons. Bagi masyarakat pesisir, persoalan BBM bukan hanya soal antrean panjang di SPBN, melainkan persoalan keberlangsungan hidup yang tidak dapat ditunda.
Kekecewaan serupa disampaikan H. Nanang, perwakilan nelayan dari Pulau Maringkik. Ia mengaku nelayan dari wilayah kepulauan kerap tidak memperoleh solar karena stok telah habis sebelum mereka tiba di SPBN Tanjung Luar. Kondisi tersebut disebut terjadi hampir setiap kali distribusi BBM dilakukan.
Menurutnya, sebagian nelayan bahkan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh rekomendasi pembelian bahan bakar. Situasi itu membuat masyarakat semakin terbebani di tengah tingginya kebutuhan melaut pada musim penangkapan ikan.
“Setiap pasokan BBM datang, stok cepat habis. Kami yang berasal dari Pulau Maringkik sering tidak kebagian. Kami berharap ada evaluasi terhadap oknum yang diduga bermain dalam distribusi BBM,” ungkapnya.
Di tengah gelombang protes nelayan, Direktur Utama PT Energi Selaparang, Joyo Supeno, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Pertamina untuk mencari solusi atas kelangkaan BBM subsidi di SPBN Tanjung Luar.
Disampaikannya, bahwa kebutuhan Pertalite untuk nelayan relatif aman setelah adanya penambahan kuota sebelumnya. Namun, persoalan utama saat ini terletak pada keterbatasan pasokan solar menjelang musim penangkapan ikan.
Menurut Joyo Supeno, permintaan solar biasanya meningkat signifikan pada periode Mei hingga Agustus. Pada musim tersebut, kapal kapal nelayan berukuran besar lebih aktif melaut sehingga kebutuhan bahan bakar melonjak dibandingkan hari biasa. Pihaknya mengaku telah menyampaikan kebutuhan nelayan kepada Pertamina dan masih menunggu keputusan terkait penambahan kuota BBM subsidi.
Gelombang aksi nelayan di Tanjung Luar menjadi gambaran bahwa persoalan BBM subsidi bukan sekadar urusan distribusi energi. Di balik antrean panjang dan jerigen kosong, terdapat ribuan keluarga pesisir yang menggantungkan masa depan pada hasil tangkapan laut.
Ketika bahan bakar sulit diperoleh, yang terancam bukan hanya aktivitas melaut, tetapi juga denyut ekonomi masyarakat pantai selatan Lombok Timur yang menggantungkan hidupnya di laut.
